5,4 Juta Kendaraan di Jawa Barat Menunggak Pajak!

Jika dirinci, kontribusi terbesar dari pendapatan tersebut ditempati oleh PKB dengan nilai Rp 9,48 triliun. Namun, harus tetap ada upaya untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Ia mengatakan, hal ini berkolerasi langsung pada peningkatan pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur publik, kesehatan hingga pendidikan,

Terlebih, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi sudah membahas hal tersebut di beberapa kesempatan, termasuk dengan tim transisi.

“Beliau (Dedi Mulyadi) sangat concern mengenai perbaikan atau peningkatan kualitas jalan, pembangunan ruang sekolah, peningkatan elektrifikasi sampai peningkatan layanan kesehatan. Tentu, tugas Bapenda adalah menerjemahkannya dengan cara memastikan pendapatan yang dikelola bisa maksimal agar visi tersebut bisa terwujud,” terang dia.

Beberapa strategi sudah disiapkan oleh Tim Pembina Samsat untuk menekan angka kendaraan bermotor berstatus menunggak. Terdapat 12 langkah yang dijalankan pada tahun 2025 ini.

“Konsep besarnya adalah menggabungkan hal yang bersifat humanis dan ketegasan, ada program relaksasi (diskon) serta peningkatan atau kemudahan layanan dalam membayar pajak,” ucapnya.

Beberapa strategi yang disusun adalah, melakukan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) secara door to door dengan agen penelusur yang sudah bekerjasama di setiap kabupaten/kota.

Lalu, Melaksanakan operasi gabungan (Pemeriksaan PKB) di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota bersama Tim Pembina Samsat.