DPRD Sepakat Dengan Temuan Dedi Mulyadi Soal APBD Pemprov Jabar Tak Efektif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah membenarkan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 yang disampaikan Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi.

Kata Maulana, apa yang disampaikan Dedi Mulyadi terkait sejumlah belanja yang tidak efisien dalam APBD memang sesuai dengan kenyataan.

“Banyak program pemerintah yang sifatnya mekanik atau copy-paste. Beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jarang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tahunan,” ujar Maulana dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, Senin (20/1/2025).

Maulana memaparkan, ada beberapa program pemerintah daerah dalam temuannya yang dinilai kurang efektif. Misalnya, kata dia, soal tingginya angka pengangguran lulusan SMK belum ada antisipasi dengan program yang memadai.

“Kita tahu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK, tetapi tidak ada program konkret untuk mengatasi hal itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan.

"Ada bidang tertentu yang tidak punya formasi karena alasan jumlahnya sudah berlebih, sementara di sisi lain produksi guru bidang tersebut juga terus berjalan di perguruan tinggi tanpa kendali,” ujar Maulana.

Maulana juga menyoroti program rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial yang dinilai tidak realistis.