DPRD Sepakat Dengan Temuan Dedi Mulyadi Soal APBD Pemprov Jabar Tak Efektif
“Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka di UPTD rehabilitasi prostitusi, lalu hanya diberi Rp700 ribu untuk modal usaha. Mana cukup? Pendekatan ini perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata,” katanya.
Maulana juga menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan legislatif, khususnya Komisi 5 DPRD Jawa Barat, dalam proses bedah anggaran pendidikan.
“Saya berharap jika Kang Dedi menyuruh tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan anggaran pendidikan setelah dia dilantik, mereka juga mengajak komisi 5 untuk memberikan masukan dan pandangan," tambahnya.
Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jawa Barat dapat lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja Pak, tetapi harus menyeluruh sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” katanya. (mar5/jpnn)
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah membenarkan analisis APBD Jabar 2025 oleg Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi.
Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
