Biskita Kota Bogor Ditender PBJ, Dewan: Perumda Transportasi Pakuan Teranak Tirikan

"Hal ini, perlu dilihat secara konperhensif dan tidak parsial sebatas Biskita saja. Karena, akar dr permasalahan transportasi di kota Bogor disebabkan pemerintah Kota Bogor belum memiliki Rencana Induk Transportasi," jelasnya.

Sehingga, pada akhirnya mewariskan permasalahan di akhir masa jabatan kepemimpinan wali kota sebelumnya.

"Beberapa solusi program penataan sudah dilakukan, tetapi realisasinya mana? Kita bisa ambil contoh, janji di akhir jabatan walikota bahwa Kota Bogor akan zero angkot lalu ada rencana operasional trem dan yang terakhir adalah carut marut operasional Biskita," katanya.

Permasalahan tersebut pada akhirnya muncul karena rencana program penataan transportasi tidak dilandasi dengan kajian rencana induk pengembangan transportasi yang jelas.

"Karena, semua dilakukan spontan lebih kepada mengakomodir keinginan dari pimpinan. Coba, sekarang kita tanya ke dinas perhubungan bagaimana progres penataan angkot sejauh ini apa kabarnya?," katanya.

Diitambah lagi, sambung dia, dengan dihentikannya subsidi BTS oleh BPJT, yang membuat operasional terhenti.

"Bisa kita bayangkan, apabila rencana pengadaan trem jadi juga dilakukan? Apakah tidak menambah permasalahan baru," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan akan dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor pada Februari 2025 mendatang.