PWNU dan Persis Jabar Kompak Dukung Dedi Mulyadi Soal Pengelolaan Dana Hibah Pesantren

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal evaluasi pengajuan dan penyaluran hibah untuk yayasan atau pondok pesantren, mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Di antaranya dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah (PW) Persis Jabar.

Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad mengatakan, kebijakan pemberian dana hibah ini harus proporsional dan berkeadilan, agar semua yayasan dan pesantren mendapatkan bantuan.

"Ya, menurut kami dari PW NU proporsional saja, yang setiap tahun dapat dan besar (anggarannya) ya digeserlah ke pesantren yang kecil yang belum pernah dapat atau dapat juga ya, tidak seberapa kan gitu," ujar KH Juhadi saat dikonfirmasi, Senin (28/4/2025).

Juhadi pun menegaskan, PWNU sepakat jika pada akhirnya Pemprov Jabar kembali memunculkan menu pesantren dan yayasan pada Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk APBD 2025.

"Sekarang sudah diralat oleh Gubernur, di SIPD nya sudah dibuka juga, ya dibuat lebih proporsional. Ya, memang harus begitu. Harus proporsional dan juga jangan yang setiap tahun dapat terus, harus ada keadilan," katanya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Persis Jabar, Iman Setiawan Latif mengatakan bahwa kebijakan dana hibah ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan Islam.

"Persis Jabar sepakat, bahwa dana hibah pesantren harus tetap ada tapi didahului dengan evaluasi dan dioptimalkan dengan prinsip meritokrasi, transparansi, dan dampak nyata. Evaluasi harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar rutinitas birokrasi belaka," ujar Iman.

Iman pun menyarankan agar Pemprov Jabar melibatkan stakeholder terkait, seperti Kemenag dan Ormas Islam dalam verifikasi penerima hibah dan penyalurannya.