Tak Didasari Kajian Matang dan Komprehensif, Jadi Penyebab Mogoknya Layanan Biskita di Kota Bogor
Dia menerangkan, bahwa pada prinsipnya DPRD akan mendukung sistem transportasi, asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.
"Kami menyarankan agar tiap triwulan diadakan rapat evaluasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat, DPRD siap mendukung keberlanjutan Biskita di Kota Bogor.
Atas dasar itu, sambung dia, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.
"Dewan akan mendukung skema, prosedur, dan kajian. Sehingga 2026 bisa dioperasikan menggunakan APBD secara bertahap. Sebab, kan di 2025 ini program BTS tetap dilanjut oleh pusat," ujar Marse kepada wartawan.
Lantaran program BTS kembali dilanjutkan oleh pemerintah pusat, otomatis Dishub tidak menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan DPRD.
Selain itu, regulasi untuk penggunaan anggaran Rp10 miliar tersebut belum selesai. Ditambah dengan adanya kepastian dari pusat soal keberlanjutan BTS.
"Kami tak ingin terjadi dualisme anggaran yang berujung pada masalah hukum," katanya.
Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri sebut polemik Biskita yang terjadi karena tidak adanya kajian yang komprehensif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
