Tak Didasari Kajian Matang dan Komprehensif, Jadi Penyebab Mogoknya Layanan Biskita di Kota Bogor

Marse juga mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar hanya bisa mengoperasikan dua koridor Biskita selama setengah tahun. Sebab, untuk kebutuhan selama setahun dibutuhkan dana sebesar Rp29 miliar.

Menurut dia, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, nantinya PTP akan didorong agar menjadi bus management company (BMC) sebagai pengatur pelaksanaan Biskita.

"Tentu saja akan dibantu dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) agar sehat," katanya.

Kata dia, Dishub juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal kelanjutan Biskita.

"Saat ini Kemenhub sedang melakukan lelang IT untuk menentukan rute dan trayek. Baru setelah itu dilakukan lelang manajemen pengawasan dan operator. Mudah-mudahan di pekan ketiga Januari, Biskita sudah bisa mengaspal," jelas mantan Camat Bogor Utara ini.

Saat disinggung mengenai siapa kandidat terkuat operator Biskita. Marse menegaskan bahwa hal itu adalah kewenangan Kemenhub.

"Kalaupun bukan Kodjari nantinya, bisa dimungkinkan armada yang ada untuk disewakan tapi itu kewenangan kementerian selama sesuai dengan administrasi," ucapnya.

Ketika disinggung soal mengapa operasional Biskita tak diserahkan kepada PTP. Marse menyatakan bahwa perumda tersebut belum siap untuk ikut dalam lelang e-katalog. (mcr19/jpnn)