Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia Dorong Pemerintah Menghapus Sistem Zonasi di PPDB 2025

"Tidak adil kalau pake zonasi, sementara ada kecamatan yang tidak punya SMP dan SMA hingga SMK," ucap Ledia. 

Bahkan, Ledia sempat mendapatkan keluhan langsung dari masyarakat Kota Cimahi, di mana dalam satu RW tidak ada satupun warganya yang diterima di salah sekolah yang berada di area yang sama. Sehingga, sistem zonasi dirasakannya harus dihapus.

"Padahal kan itu di depan mata. Ini jadi persoalan. Dan Itu kan sebenarnya diperbolehkan ada aturan tambahan dari pemerintah daerah jadi harus dikaji lebih dalam insyallah januari akan ada pengumuman," katanya.

Di sisi lain, pembahasan kurikulum yang akan digunakan pada tahun ajaran baru 2025 juga masih digodok oleh Kemendikdasmen bersama Komisi X.

Politisi PKS ini masih belum mendapatkan kepastian dari pemerintah, apakah nantinya akan menggunakan kurikulum merdeka atau terbaru. 

"Pak Menteri mengatakan tidak akan mengubah kurikulum, tapi metode pengajarannya yang akan diubah menjadi metode deep learning. Itu kan sebenarnya mengulang yang dulu. Seperti diberhentikan terus diberlakukan lagi gitu," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, akan mengkaji Kurikulum Merdeka yang diwariskan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sebelumnya, Nadiem Anwar Makarim.

"Kami harus mengkaji, ya ini kan masih baru kan. Kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya, walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam praktiknya belum semua satuan pendidikan dapat dilaksanakan," ujar Abdul Mu'ti di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).