Linggarjati Whitepaper Hasilkan Rekomendasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen

Reformasi diperlukan untuk menyederhanakan proses pengadaan lahan. Selain itu, strategi pembiayaan yang lebih inovatif harus diadopsi agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerinta.

"Ketergantungan pada public-private partnerships (PPP) juga dianggap belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Kita harus membuka ruang lebih besar untuk solusi kreatif, termasuk menarik investasi asing dengan kerangka kerja yang lebih adaptif,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simamarta, menuturkan pembenahan infrastruktur dasar harus menjadi langkah pertama dalam mewujudkan pembangunan wilayah Metropolitan Rebana yang inklusif dan berkelanjutan. 

Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan drainase sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan Metropolitan Rebana yang berkelanjutan kini menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya tantangan urbanisasi serta ketimpangan. 

Ia pun menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam mengelola ruang perkotaan, termasuk distribusi peran kota dan wilayah, penyediaan infrastruktur sosial, hingga pembiayaan inovatif untuk mewujudkan tata kelola metropolitan yang inklusif dan tangguh.

"Pertumbuhan kota yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan utama tata ruang wilayah di Indonesia. Kondisi ini jugavmemicu hilangnya lahan produktif, memperburuk kemacetan, dan meningkatkan ketidakseimbangan antarwilayah. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan peran kota dan wilayah secara jelas,” kata Andy. (mar5/jpnn)