Bio Farma Dukung Kejaksaan Berantas Korupsi di Industri Farmasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi, Bio Farma, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (PT IGM), sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum pemberantasan korupsi di tanah air.

Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto menuturkan, selaku induk perusahaan pihaknya akan mendukung dan bersikap kooperatif, mulai dari proses audit internal, dilanjutkan dengan audit BPK sebelum akhirnya masuk ke Kejagung.

Kebijakan ini merupakan upaya untuk menunjukkan kepada publik good will Bio farma dan seluruh anak perusahaan yang berada dibawah naungannya untuk pulih dari krisis yang ada.

"Kami siap membantu pihak kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum, Ini bukti keseriusan kami dalam upaya menangani dan untuk pulih dengan cepat dari krisis yang tengah terjadi di anak perusahaan," ujar Bambang Heriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (26/9).

Bambang menyatakan, langkah ini sejalan dengan program BUMN untuk mendukung inisiatif bersih-bersih BUMN yang telah diinstruksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai bagian dari Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh BUMN.

Bio Farma berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan tata Kelola perusahaan yang lebih baik, guna memastikan setiap anak usaha di bawah Bio Farma Holding beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat.

"Seluruh manajemen puncak Holding Industri Farmasi BUMN, yang terdiri dari Bio Farma sendiri, Kimia Farma, dan Indofarma, mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas, baik melalui jalur hukum maupun pembangunan budaya perusahaan yang jujur, dan bertanggung jawab," kata Bambang.

Dengan adanya kasus ini, Bio Farma melihatnya sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang lebih baik dan menjadikannya bagian dari upaya yang lebih luas dalam mendukung BUMN yang bersih dan berintegritas. (mar5/jpnn)