Ada Upaya Peretasan Data dari Luar Negeri, Diskominfo Jabar Lakukan Langkah Strategis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan perlindungan pusat data di lingkungan pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, anggaran Rp 3 Miliar per tahun pun digelontorkan Pemprov Jabar demi melindungan pusat data.

"Alokasi anggaran Rp3 miliar tersebut digunakan untuk pembaharuan sistem keamanan, firewall, antivirus hingga pelatihan agar dapat membendung potensi ancaman peretasan atau hack. Rp3 miliar enggak ada apa-apanya, karena data itu sangat penting," ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah saat ditemui di Kota Bandung, Selasa (2/7).

Ika menyebutkan, serangan demi serangan kerap kali mencoba menyusupi sistem keamanan data di Diskominfo Jabar. Bahkan, serangan itu berasal dari luar negeri.

"Banyak (serangan siber) dari berbagai negara. Ketahuan dari alamat IP-nya. Ada Rusia, Jepang, Amerika, China, Vietnam, Kamboja, Singapura juga ada," kata Ika.

Oleh karena itu, Ika memastikan, penguatan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pun dilakukan Diskominfo Jabar dalam rangka menangkal upaya peretasan data milik pemerintah.

Salah satunya membentuk tim Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) yang ada di tiap perangkat daerah, serta kabupaten/kota.

Pasalnya, seluruh data organisasi perangkat daerah (OPD) di Jabar berada dibawah tanggungjawab Diskominfo sebagai pengelola.

"Tugas dan tupoksinya (CSIRT) yaitu memantau setiap lalulintas traffic di pusat data. Jadi berbagai yang masuk ke aplikasi itu dipantau semuanya. Apabila ada traffic yang mencurigakan itu harus segera dilakukan (penanganan)," ujar Ika.