Sengketa Lahan Warga Dengan PT Sentul City, DPR RI Segera Membentuk Pansus Mafia Tanah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Rombongan anggota Komisi III DPR RI menemui puluhan warga Desa Cijayanti dan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/3).

Agenda kunjungan kerja spesifik tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perwakilan warga Bojongkoneng dan Cijayanti dengan Komisi III DPR RI di Jakarta pada 19 Januari 2022 kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah, untuk mengatasi sengketa lahan antara PT Sentul City Tbk dengan warga Bojongkoneng dan Cijayanti.

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua sepakat untuk membentuk Pansus Mafia Tanah. Kami juga akan bekerja sama dengan Komisi II DPR RI," katanya.

Menurutnya kasus tanah yang terjadi di Bojongkoneng dan Cijayanti itu, akan menjadi role model Pansus Mafia Tanah untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Adies menyebutkan hal pertama yang akan dilakukan Pansus Mafia Tanah ialah menelusuri asal-usul keluarnya sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dimiliki PT Sentul City, di atas tanah yang sudah ditempati masyarakat dalam kurun waktu ratusan tahun.

"Kami akan menyelisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar, sedangkan masyarakat menempati ratusan tahun dan membayar PBB di sini. Kami akan memulai dari sini dan hampir semua fraksi menyetujui," ujarnya.

Ia mengaku segera memanggil PT Sentul City untuk mengonfirmasi segala keluhan yang diadukan warga Bojongkoneng dan Cijayanti ke Komisi III DPR RI. Kemudian ditindaklanjuti rapat koordinasi dengan Polda Jabar.