Jaga Kerahasiaan Berkas Negara, Mahkamah Agung Gandeng Pos Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia dipercaya Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk pengiriman berkas negara.

Pengiriman dokumen-dokumen terkait peradilan itu ditujukan kepada ratusan pengadilan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin mengatakan, jasa pengiriman menggunakan PT Pos dinilai bisa lebih cepat, akurat, dan biayanya lebih murah.

Adapun surat yang dikirim lewat PT Pos itu mulai dari surat pemanggilan, hingga surat-surat yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

"Jadi kerja sama ini dilaksanakan MoU, MoU-nya sudah saya tandatangani beberapa hari yang lalu," kata Syarifuddin dalam acara Penguatan Implementasi Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia di Kota Bandung, Jumat (14/7).

Syarifuddin mengatakan, di Indonesia ada sekitar 900 kantor pengadilan yang memiliki aktivitas administrasi surat menyurat.

Melalui PT Pos, menurutnya pergerakan pengiriman surat-surat itu bisa dilacak secara real time.

"Kalau dilihat dari paparan tadi, rinci sekali, kapan disaksikan bisa lihat, yang tanda tangan bisa lihat," ucapnya.