PPDB Jalur Zonasi Kota Bogor Dirundung Banyak Masalah, FSGI: Bima Arya Harus Evaluasi Kinerja Anak Buahnya

"Yang jelas di bawah kewenangan Kepala Daerah, bukan menyalahkan sistem PPDB zonasinya yang sudah 7 tahun dan sudah mulai diterima luas di masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, kepala daerah dapat segera mengevaluasi jajaran terkait dan jatuhkan sanksi pada jajarannya jika ditemukan manipulasi data kependudukan yang melibatkan jajaran birokrasi.

"Seharusnya masalah klasik seperti ini sudah dapat diatasi selama 5 tahun menjabat, karena kelurahan, kecamatan dan Disdukcapil merupakan anak buah langsung kepala daerah," ujarnya.

Kedua, kepala daerah harus rencanakan untuk menambah sekolah negeri.

Setelah 7 tahun PPDB Zonasi diterapkan, sejumlah kepala daerah sudah menambah jumlah sekolah negeri, misalnya Kota Bekasi menambah 7 SMPN, Kota Tangerang menambah 9 SMPN, Kota Pontianak menambah 1 SMAN, Kota Depok menambah 1 SMAN, DKI Jakarta menambah 10 SMKN dan lainnya.

"Hal tersebut dilakukan karena para kepala daerah sadar bahwa sekolah negeri tidak banyak dan tidak merata penyebarannya, terutama SMP, SMA dan SMK. Kalau SDN jumlah relatif terpenuhi. Yang menyadarkan para kepala daerah menambah jumlah sekolah negeri adalah setelah kebijakan PPDB Zonasi. Membangun sekolah negeri baru juga dapat dijadikan ukuran kesungguhan kepala daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya, yang tentu saja ada pemilihnya," tegasnya.

Pemerintah Pusat melalui APBN, juga menganggarkan pembangunan sekolah negeri jika pemerintah daerah mengusulkan dan memiliki lahan yang sesuai standar nasional pendidikan.

"Pemerintah pusat hanya membangunkan gedungnya, tanahnya harus disediakan pemerintah daerah. Ini bentuk kolaborasi yang sangat patut didukung," ungkapnya.