PPDB Jalur Zonasi Kota Bogor Dirundung Banyak Masalah, FSGI: Bima Arya Harus Evaluasi Kinerja Anak Buahnya

Ketiga, Kepala Daerah harus kreatif dalam menerapkan PPDB sistem zonasi.

Sebelum PPDB sistem zonasi diterapkan di Indonesia, jumlah sekolah negeri masih minim dan penyebarannya tidak merata.

"Untuk itu, maka saat PPDB sistem zonasi diterapkan, selain menambah jumlah sekolah jika memungkinkan, jika belum memungkinkan maka sejumlah daerah menginisiasi berbagai cara untuk memenuhi hak atas pendidikan, misalnya Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPDB bersama SMA dan SMK swasta yang pembiayaan peserta didik baru hingga lulus dicover melalui APBD," jelasnya.

Pemprov Sumatera Utara menerapkan zonasi khusus bagi calon peserta didik baru yang di zona tempat tinggalnya tidak ada sekolah negeri.

Ketika sudah 7 tahun penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi, banyak kepala daerah melalui dinas pendidikan memutar otak untuk meminimalkan masalah, potensi kecurangan dan juga minimnya sekolah negeri.

"Apalagi saat ini mayoritas publik sudah dapat menerima PPDB sistem zonasi, meski ada kekurangan, tetapi diakui bahwa sistem ini jauh lebih berkeadilan dan mendorong pemerintah pusat dan daerah membangun sekolah negeri baru tanpa membunuh sekolah swasta yang sudah adalah sudah berkontribusi lama bagi pendidikan selama ini," tandasnya. (mcr19/jpnn)