Keterbatasan Anggaran Jadi Batu Sandungan Penanganan Ketahanan Pangan Daerah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kecilnya pos anggaran pangan di daerah menjadi salah satu kendala serius penanganan ketahanan pangan di wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi mengatakan rata-rata pos anggaran pangan di tingkat dinas di daerah hanya berkisar 0,06 persen.

Hal itu diungkapkan Arief, seusai penandatanganan Mou antara BPN dengan BRIN, yang berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Selasa (4/7).

"Saya dapat informasi itu dari Pak Teguh salah satu Dirjen di Kemendagri, sehingga ini yang harus didorong mumpung sekarang sampai Agustus Musrembang, kemudian menyiapkan data kalau memang menganggap pangan itu salah satu hal yang penting tentu seharunya pemerintah daerah memperbesar anggaran pangan," kata Arief.

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar para pemimpin di daerah bisa memberikan anggaran yang cukup untuk ketahanan pangan di wilayah.

"Maka saya minta tolong dan mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah, untuk menganggarkan pangan lebih dari ini. Karena kepala daerah harus ikut bertanggung jawab soal pangan di daerah masing-masing," terangnya.

Menurutnya perlu disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa urusan pangan bukan semata-mata urusan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Badan Pangan, Kemenko.

Namun, setiap gubernur, pj gubernur, wali kota, pj wali kota, bupati, pj bupati semua bertanggung jawab untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah masing-masing.