Respons KPU Jabar Soal Pemberhetian Ummi Wahyuni dari Jabatan Ketua

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat merespons pencopotan Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Salah satu yang bakal dilakukan yaitu menggelar rapat pleno untuk menetapkan langkah strategis ke depan.

Pemberhentian Ummi Wahyuni ini diputuskan DKPP dalam sidang terbuka pembacaan putusan tujuh perkara dugaan kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardhia mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pleno untuk menentukan langkah berikutnya.

Dia juga memastikan tahapan Pilkada serentak 2024 tidak terganggu dengan adanya keputusan DKPP tersebut.

“Yang pasti kami bersedih dengan keputusan tersebut,” kata Hedi, Senin (2/12/2024).

Adapun pemberhentian Ketua KPU Jaar Ummi Wahyuni bermula dari pengaduan ke DKPP yang dilakukan Eep Hidayat terhadap KPU Jabar terkait pergeseran suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) kepada salah seorang anggota DPR RI dari Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan DKPP telah memutuskan untuk mengabulkan pengaduan pengadu  yaitu Eep Hidayat untuk sebagian terhadap teradu KPU Jawa Barat.

Mereka pun menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua KPU Jabar.