Pengamat: Debat Pilgub Jabar Tak Sentuh Persoalan Lingkungan

"Kalau mau mengatasi masalah yang satu, jangan membuat yang baru. Sektor energi bisa ditransmisikan ke yang terbarukan, apalagi banyak dampak buruk PLTU tidak hanya ke lingkungan tapi juga kesehatan, ekonomi sosial masyarakat sekitar," ujarnya.

Pemetaan tata ruang dan tata guna lahan menjadi salah satu poin pembahasan yang terus dikemukakan oleh beberapa calon gubernur.

Menanggapi hal ini, Dani Setiawan dari Rhizoma menilai, para cagub cenderung menyalahkan masyarakat dan tidak memprotes terhadap proyek strategis nasional.

“Calon gubernur terkesan justru menyalahkan masyarakat seperti pembabatan hutan dan penambangan ilegal, tetapi tidak ada protes jelas seperti terhadap proyek strategis nasional yang mendapat izin dan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ucap Dani.

Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Perubahan Iklim dari Universitas Parahyangan (Unpar) Stanislaus Apresian menyatakan, jawaban para kandidat relatif masih umum dan sekadar melakukan identifikasi saja. Tidak ada solusi baru yang ditawarkan.

“Jawaban dari para calon relatif masih umum, masih sekadar melakukan identifikasi dan berbagai inisiatif yang sudah ada. Mereka tidak membahas misal tentang nature-based solution untuk mencegah banjir dengan memanfaatkan alam, hanya membahas infrastruktur. Tentang transisi energi pun tidak ada yang berani bilang untuk melakukan penutupan PLTU batubara, tidak ada yang berani bahas, when, tidak ada,” ungkapnya.

Dalam laporan ‘Muliakan Bumi Parahyangan’ yang dikeluarkan dari kolaborator Kampanye Pilah Pilih, masalah lingkungan utama yang menjadi perhatian warga Jawa Barat antara lain adalah ketergantungan terhadap energi fosil, persampahan, tata guna lahan, dan korupsi iklim.

Jawa Barat tercatat memiliki ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, dengan prediksi emisi gas rumah kaca mencapai 135 juta ton eCO2 tanpa aksi mitigasi di tahun 2030, sementara penggunaan energi terbarukan baru mencapai 2% dari total potensinya.