Pengamat Politik: Ada Dugaan Penggiringan Opini Dalam Hasil Survei Golkar Cimahi

Terlebih, tambah Kanda, setiap partai politik memiliki mekanisme pengusungan calon kepala daerah, apalagi Golkar masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pastinya sangat memperhitungkan tingkat kemenangan.

"Bukan hasil survei ditambah dengan adanya penggiringan opini dari salah satu pengurus DPD atau DPC. Harusnya setelah keluar surat rekom dari DPP baru bisa dibacakan, baik itu oleh DPW atau DPD tingkat kota, itu boleh, itu mekanisme sesuai aturan," ujarnya.

"Saya tahu persis karena mantan pengurus partai. DPD kota ini atau DPC kota ini gak akan berani ber-statemen sebelum adanya rekom DPP karena bagaimana pun institusi terbesarnya ada di sana (DPP), gak boleh melangkahi itu secara norma hukum partai," sambungnya.

Kanda menegaskan bahwa pandangan dan kritikan yang disampaikannya sejatinya untuk membantu kubu Dikdik Suratno Nugrahawan agar tidak malu sekaligus mengingatkan kubu Dikdik agar tidak offside sebelum DPP Partai Golkar bersikap.

"Ketika nanti partai beda dengan apa yang diwacanakan, ngeri itu, malu yang sangat semalu-malunya," katanya.

Sebelumnya, DPD Partai Golkar Cimahi mengumumkan hasil survei terhadap Bacawalkot Cimahi untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024. Survei ini adalah tahap kedua yang dilakukan pada periode tanggal 9-13 Juli 2024 oleh lembaga survei Indikator Politik.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi Budhi Setiawan mengatakan, survei yang dilakukan sesuai instruksi dari DPP Partai Golkar. Rencananya, ada tiga kali survei yang dilakukan oleh Gokar yakni tahap pertama di bulan Mei, tahap kedua bulan Juli, dan terakhir di bulan Agustus.

"Survei tahap kedua ini Partai Golkar fokus kepada dua nama dan hanya kepada bakal calon wali kota, tidak untuk bakal calon wakil wali kota," ucapnya di Jalan Pesantren, Kota Cimahi, Senin (29/7/2024).