IPRC: SE Kemendagri Soal Kewajiban Pj Kepala Daerah Mundur dalam Pilkada 2024 Problematik

Namun, lanjur Firman, implementasi dari regulasi tersebut dinilainya belum optimal.

"Misalnya di dalam SK B Menteri nomor 2 tahun 2022, salah satunya pelanggaran disiplin nya itu kalau melakukan pendekatan ke partai politik dalam rangka pencalonan. Nah harusnya kan ada peneggakan disiplin, tapi kita tidak melihat itu hari ini," tutur Firman.

"Jadi etikanya harus dilihat bahwa SE ini mendorong Pj termasuk kalau saya melihatnya lebih luas, ASN itu kalau sudah dalam posisi berproses untuk maju dalam pilkada sebaiknya mundur. Untuk menghindari terjadikya potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan bisa berupa mobilisasi ASN, penggunaan fasilitas negara," sambung Firman. (mar5/jpnn)