Melawan Begal Demokrasi, Aktivis 98 Unpad: Pak Jokowi Bersikaplah!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah aktivis 98 Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan sikap menolak terkait wacana penundaan Pemilu 2024, serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

Koordinator Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mutlak dalam sistem demokrasi.

Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Menurutnya, saat ini terdapat kelompok-kelompok yang berupaya melakukan penundaan Pemilu dan merusak proses demokrasi yang telah dibangun selama ini di Indonesia. Bahkan, Eko menyebut para elit politik yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 sebagai 'Begal Demokrasi'.

"Hari ini tiba-tiba kami mendengar dengan lantang orang ingin memundurkan pemilu, secara regulasi sudah disepakati bersama itu menjadi amanah reformasi," ucap Eko saat menghadiri konsolidasi Aktivis 98 Unpad dengan tema "Begal Demokrasi" di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (24/3).

Selain itu, lanjut Eko, kepatuhan pada ketentuan konstitusi ini, merupakan salah satu perwujudan aspirasi reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa, termasuk Aktivis Mahasiswa Unpad pada tahun 1998.

"Kami sebagai bagian yang pernah memperjuangkan ini semua merasa bahwa ini harus dilawan, harus kita cegah ini, tidak boleh ini terjadi," ujar Eko.

Sementara itu, Juru Bicara Aktivis 98 Unpad Yodhisman Sorata menegaskan, demokrasi di Indonesia hari ini tidaklah digapai dengan mudah. Pasalnya, para aktivis 1998 telah berjibaku untuk menggapai sebuah reformasi di Indonesia.