BEM Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Somasi Presiden Jokowi

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu menyoroti tumbangnya demokrasi akibat adanya dugaan praktik politik dinasti di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan "Mimbar Sejajar" dimana para aktivis mahasiswa menyampaikan somasi terbuka terhadap praktik politik yang dianggap sebagai dinasti.

Mereka menyatakan sikap dan mendeklarasikan somasi terhadap Presiden Joko Widodo karena telah dianggap merusak demokrasi secara vulgar.

"Kami mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma yang terafiliasi dengan BEM PTNU Jawa Barat mengecam keras tindakan-tindakan tersebut, karena hal ini mengkhianati demokrasi secara ugal-ugalan," kata Koorwil BEM PTNU Jawa Barat, Khuzaeni dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (12/1).

Khuzaeni menegaskan, seharusnya Presiden Joko Widodo bersikap netral, cawe-cawe presiden akan mempengaruhi netralitas aparat penegak hukum sebagai alat untuk pemenangan salah satu paslon dan tindakan itu sangat tidak demokratis. Ia menilai Jokowi telah secara telanjang mengkangkangi demokrasi.

"Presiden tidak seharusnya cawe-cawe dalam pesta rakyat, Presiden harus independen dan netral. Melihat hari ini, dugaan keberpihakan dan cawe-cawe diperlihatkan secara telanjang dan memanfaatkan alat negara termasuk aparat penegak hukum untuk kemenangan anaknya tercinta," kata Khuzaeni.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma, Paisal, juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk bersama sadar dan menyuarakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat harus ditegakkan dan menghapuskan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis tanpa intervensi penguasa," katanya.