Rakernas Peradi-SAI Gelar Seminar Nasional Tindak Pidana Pemilu dan Hoaks

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) kubu Juniver Girsang menggelar Seminar Nasional bertajuk Tindak Pidana Pemilu dan Berita Bohong, pada rapat kerja nasional (Rakernas) ke-IV.

Dalam kegiatan itu, hadir sebagai pembicara Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hamzah Halim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Ketua Bawaslu RI Achmad Bagja, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan moderator Andi F. Simangunsong.

Ketua Bawaslu RI, Achmad Bagja menyebutkan pihaknya sebagai pintu masuk atas semua pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Mekanismenya, kata Bagja, Bawaslu menerima laporan dan melakukan kajian terhadap pelanggaran pemilu/pemilihan.

Dalam melakukan kajian, Bawaslu dapat meminta keterangan para pihak. Batas waktu melakukan kajian ini berbeda antara pemilu dan pemilihan.

Ketika pemilu, batas waktunya adalah paling lama 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan paling lama 5 hari kalender.

"Hasil dari pengkajiannya, Bawaslu dapat berupa dua hal. Penanganan dihentikan atau diteruskan/direkomendasikan kepada instansi lain yang berwenang," ungkap Bagja.

"Kemudian, dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan, Bawaslu melakukan penanganan secara bersama-sama dengan Polisi dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," sambung Bagja.