SE Penertiban Atribut Partai Demi Kenyamanan dan Keindahan Kota

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris angkat bicara terkait Surat Edaran (SE) penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu.

Idris menyebut SE tersebut dikeluarkan sesuai dengan arahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

"Karena belum ada arahan dari KPUD dan sesuai arahan KPU Pusat, kepala daerah berhak untuk menertibkan kotanya untuk keindahan, kenyamanan warga di kotanya masing-masing," ucap Idris, Jumat (21/7).

Atas dasar hal itu, sehingga dirinya mengeluarkan SE tersebut untuk keindahan kota.

"Saya buat SE supaya kota ini terlihat indah, utamanya jalan-jalan nasional, seperti Jalan Margonda, Juanda, Nusantara, Proklamasi, itu kalau bisa memang bebas dari alat peraga kampanye yang tidak berizin," terangnya.

Kendati demikian, APK yang ditertibkan pihaknya hanyalah APK yang tidak memiliki izin.

"Ini bukan yang reklame ya. Reklame itu berizin dan bayar, kalau misalnya sebulan tiba-tiba hilang itu gambar, berarti dua kemungkinan. Pertama, si pengguna belum bayar kepada pemilik kemungkinan kedua, si pemilik belum bayar pajak ke pemerintah," tuturnya.

Dirinya juga tak menampik, jika saat ini masih banyak APK tak berizin yang masih belum ditertibkan.