Pemprov Jabar Siap Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP). Lembaga tersebut akan diisi oleh perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), kiai, sampai ormas Islam.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, DPP nantinya akan bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes).

Mereka bertugas untuk memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Selain melakukan pengawasan sarana prasarana, DPP juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren.

"Bukan berarti kami tidak percaya (terhadap pengelola pesantren), tetapi kami atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh," kata Uu dalam keterangan resminya, Selasa (14/12).

Uu menuturkan, sarana prasarana yang baik akan berdampak pada tumbuh kembang santri di pesantren.

Ia menilai peristiwa negatif akan terjadi bilamana sarana prasarana di pesantren tidak layak dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pesantren. Contohnya kasus pencabulan yang dilakukan Herry Wiryawan di Kota Bandung.

"Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah," tuturnya.

Lebih lanjut, Uu mengungkapkan, rencana pembentukan DPP akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Bandung.