Adem! Begini Komentar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Soal Kasus OTT KPK Ade Yasin

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, terkait kasus dugaan suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat.

"Jadi, kita hormati proses hukum yang berlaku. Saya kenal beliau (Ade Yasin) selama ini sebagai figur individu yang baik. Biarkan (proses hukum) berjalan dan saya harap pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal," kata Rudy usai meninjau Pos Pelayanan Terpadu Jalur Puncak, Simpang Gadog, Jumat (29/4).

Dia memastikan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bogor akan terus berupaya melayani masyarakat Bumi Tegar Beriman, terutama dalam mengamankan Hari Raya Idulfitri agar dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Seperti hari ini, kami turun langsung bersama Pak Wabup meninjau jalur mudik dan jalur wisata. Karena Kabupaten Bogor masih menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya dalam menghabiskan waktu libur lebaran nanti. Jadi, sampai 9 Mei nanti atau masa cuti bersama, kami akan intens turun ke lapangan untuk memastikan semua aman dan lancar," ujarnya.

Polikus Partai Gerindra itu menilai kasus yang menjerat Ade Yasin dan tiga orang pejabat Pemkab Bogor lain, menjadi pelajaran bersama, bahwa setiap gerak-gerik pejabat diawasi oleh aparat penegak hukum.

"Ini menjadi pembelajaran kita bersama, tetapi tentunya proses hukum masih berjalan. Kami tidak bisa berbicara lebih jauh, kami hormati proses hukum yang sedang berjalan sampai hari ini," tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Sebagai pemberi, yakni Bupati Bogor periode 2018-2023 Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).