IAW Minta Kasus Minyak Cong di Tanah Air Jadi Atensi Presiden dan Kapolri

Ditambahkan, ini adalah kekhawatiran yang luar biasa di saat perekonomian Indonesia memburuk. “Saat ekonomi ambruk, tetapi uang-uang hitam beredar dengan sangat lancar dan berputar luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam memiliki pandangan berbeda. “Saya kira tidak hanya tugas Kapolda sumsel yang harus turun tangan memberantas mafia tambang cong,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Jika hanya diserahkan kepada Kapolda semata tidak tepat. “Maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada Kapolda, butuh dukungan dan sinergitas baik pemerintah pusat maupun pihak Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

“Saya kira, semua bertanggung jawab terhadap pemberantasan mafia minyak ilegal, termasuk Bareskrim dan Pemerintah Pusat juga harus ikut andil,” imbuhnya.

Jika dianalisa secara seksama, lanjut Anam, pemerintah Prabowo sedang gencar dalam peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara. Salah satunya jangan sampai ada kebocoran dari sektor hasil sumber daya alam.

“Karna mafia migas ruang lingkupnya kan luas dan bahkan jaringannya bisa internasional, maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada daerah semata, butuh uluran tangan dan sentuhan pusat,” tegasnya.

Pembehanan tambang-tambang illegal harus juga menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo jika konsisten ingin meningkatkan pemasukan negara, jangan sampai sektor tambang menjadi sektor yang dengan mudah dipermainkan oleh pihak asing.

“Semua mesti bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah daerah, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah pusat dan Kapolri juga harus ada keinginan untuk memberantas dan membenahi mafia migas di Indonesia,” jelasnya.

“Jika kasus tambang illegal terus menerus terjadi, maka jangan harap pemerintah akan mendapatkan optimalisasi pendapatan anggaran negara dari sektor migas,” sambung Anam.