Pemerintahan yang Kolaboratif Solusi Tepat Atasi Banjir di Kota Bandung
Akibat masih adanya ego sektoral dalam penaganan banjir, kata Heru, masih banyaknya titik rawan banjir di Kota Bandung.
Setidaknya ada empat faktor yang menghambat penanggulangan bencana banjir di Kota Bandung
“Tata guna lahan yang menyalahi ketentuan, perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi,” sambung Heru.
Heru mengungkapkan, model collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bandung menempatkan pemerintah sebagai stakeholder utama sekaligus driver.
“Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPBR) membuka peluang bagi terakomodasinya aspirasi dan kepentingan stakeholder jain dalam collaboration dynamics,” urainya.
Lebih lanjut, Heru menambahkan, penelitian ini menghasilkan novelty berupa perlunya pelibatan media sosial dalam collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir.
“Media sosial sebagai sarana yang tepat untuk komunikasi bencana, antara lain untuk saluran informasi serta wahana edukasi dan sosialisasi terkait kebencanaan,” tuturnya.
Diketahui, disertasi Heru yang disidangkan berjudul Collaborative Governance Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandung.
Tim promotor diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah. MS. dan Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis M.Si. sebagai anggota.
Penanggulangan bencana di Kota Bandung bisa teratasi dengan konsep Collaborative Governance atau pemerintahan yang kolaboratif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News