Nasib Honorer di Cianjur Terombang-ambing, Bupati Herman Mengeluh

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Minimnya badan usaha milik daerah (BUMD) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur cukup kebingungan untuk menyalurkan atau tetap mempekerjaan tenaga honorer di wilayahnya.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, saat ini pihaknya hanya bisa berharap adanya solusi dari Pemerintah Pusat dalam hal menyalaurkan tenaga honorer.

Kata Herman, Pemkab Cianjur hanya memiliki empat BUMD saja. Di antaranya PDAM Tirta Mukti, LPK, BPR dan BUMD Sugih Mukti yang saat ini sudah memiliki staf dan karyawan yang berlebih, sehingga belum bisa melakukan penambahan.

"Kalau mengacu pada usulan Mendagri RI, meminta kepala daerah menyalurkan pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke BUMD akan sulit dilakukan," kata Herman di Cianjur, Sabtu (30/7).

Lebih lanjut, Herman menuturkan, jika mengacu pada keahlian atau disiplin ilmu, sebagian besar peserta seleksi PPPK merupakan tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan.

Sehingga, hal itu cukup menyulitkan Pemkab Cianjur untuk menyalurkan ke BUMD yang ada karena bidangnya berbeda.

Terlebih selama ini, setiap dinas di Cianjur masih membutuhkan tenaga honorer untuk guru dan tenaga kesehatan tersebut karena jumlah PNS guru dan tenaga kesehatan masih minim, terutama di wilayah selatan untuk satu sekolah hanya ada seorang guru PNS dan sisanya honorer.

"Kalau honorer ditiadakan dan disalurkan ke pekerjaan lain, akan mengganggu kegiatan di bidang yang mereka tinggalkan. Keberadaan mereka selama ini, sangat mendukung tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di dinas pajak dan sejumlah dinas lainnya," kata Herman.