Pantas Saja KDS Jadi Soroton DPRD Kota Depok, Ternyata...

Pada Disrumkim misalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni mencapai Rp 59.999.850.

"Lalu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencagahan terhadap tumbuh kembang permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare yang anggarannya mencapai Rp 19.074.999.800," jelasnya.

Tidak hanya itu, program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Dinas Sosial yang menelan anggaran Rp 709.999.800.

"Belum lagi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebesar Rp 43.334.900. Program perlindungan dan jaminan sosial dengan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp 8.608.250.000,” bebernya.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Rp 176.800.000, yang diperuntukan untuk program Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Unit Peningkatan.

“Sedangkan pada Dinas Pendidikan untuk program penyediaan biaya peserta didik sekolah dasar di Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 17.638.000.000, dan program penyediaan biaya personel peserta didik SMP yakni Rp 30.411.000.000,” bebernya.

Untuk Disnaker dengan program penempatan tenaga kerja dengan anggaran Rp 1.068.632.500.

Sedangkan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), melalui penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya Rp 444.294.300.