DPRD Bogor Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Tarif Impor AS Terhadap UMKM Lokal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - DPRD Kota Bogor secara serius merespons kebijakan tarif impor 32 persen yang baru saja diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia, termasuk produk dari UMKM Kota Bogor.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menekankan pentingnya langkah strategis cepat untuk melindungi keberlangsungan bisnis UMKM yang sedang giat berkembang, terutama yang berorientasi ekspor.

Saat ini, Kota Bogor memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM dengan total nilai ekspor pada 2023 saja mencapai USD 8.530.259,50.

Dari jumlah tersebut, terdapat 65 UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional, mencakup berbagai kategori produk seperti makanan sehat (tempe dan keripik), keramik, dan alas kaki.

Produk-produk tersebut kini menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif baru AS.

“Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak signifikan pada UMKM kita yang telah membuka pasar di AS. Saya meminta Pemkot terutama Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan & Perindustrian (Kukmdagin) Kota Bogor agar mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini,” kata Dedi.

Dedi mengkhawatirkan jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat menimbulkan dampak ekonomi lainnya seperti UMKM yang menutup usahanya sehingga angka penangguran yang makin meningkat.

“Angka penangguran Kota Bogor sudah tinggi, jangan sampai terlambat mengantisipasi hal ini,” jelas Dedi.