Demonstrasi Tolak UU TNI Kembali Menggelora di Bandung, Gedung DPRD Jabar Dilempar Bom Molotov

"Jika TNI sudah masuk ke lembaga, bagaimana nasib rakyat ini? Bagaimana ketika TNI sudah masuk ke sipil, bagaimana nasib rakyat? TNI itu diwajibkan untuk menjaga keamanan negara. Bukan masuk ke ranah-ranah sipil," paparnya. 

Hak-hak demokrasi juga disebutnya berpotensi dibatasi jika UU TNI yang telah direvisi tak segera dicabut. 

"Iya semakin tertutup. Hak demokrasi pun semakin tertutup. Hak pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain," ujarnya.

Pengesahan atas UU tersebut membuatnya menanyakan fungsi dari DPR itu sendiri. 

DPR, katanya, merupakan wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi masyarakat. 

Tapi dalam pembahasan pengesahan RUU TNI, ia menyebut masyarakat tidak dilibatkan. 

Ini semakin memperburuk rasa percaya masyarakat kepada anggota dewan.

"Masyarakat Tidak sama sekali dilibatkan. Kenapa? Karena DPR itu rapat sidang di hotel-hotel. Apakah kita pantas menyatakan bahwa DPR itu wakil rakyat? Kalau gitu, apa gunanya Dewan Perwakilan Rakyat? Seharusnya DPR itu membuat rapat terbuka untuk rakyat," tandasnya. (mcr27/jpnn)