Komentar Indonesia Audit Watch Soal Keberadaan BPI Danantara

"Mungkin ada yang takut jika Presiden Prabowo Subianto dan publik lantas bisa dengan tegas membaca Pasal 71 dan 71A yang isinya idemdito dengan pengamputasian kewenangan audit tanpa syarat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Iskandar.

Dalam regulasi yang ada, Pasal 27B UU Nomor 1 Tahun 2025 melarang rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris (Dekom) BUMN. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta PP Nomor 45 Tahun 2005 jo PP 23 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa anggota direksi dan komisaris BUMN tidak boleh merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Namun, struktur Danantara menunjukkan indikasi pelanggaran prinsip tersebut. Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, yang berfungsi serupa dengan komisaris, diisi oleh sejumlah pejabat aktif, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota.

“Kita melihat anomali di sini. Menteri yang seharusnya menjadi regulator justru juga menjabat sebagai pengawas. Ini rawan benturan kepentingan dan sangat pantas dipertanyakan. Jadi pantas publik bercuriga,” tutur dia.

Selain Dewas, Danantara juga memiliki Dewan Penasehat (Depen) yang beranggotakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Iskandar menilai keberadaan Depen masih bisa diterima, meski tetap memerlukan pengawasan ketat.

“Meski Danantara memiliki dasar hukum tersendiri, yang lebih penting adalah memastikan prinsip tata kelola yang baik tetap diterapkan, karena Danantara mengelola aset negara dalam jumlah besar,” jelasnya.

Menurutnya, rangkap jabatan dapat menimbulkan benturan kepentingan di seluruh lini organisasi. Evaluasi terhadap struktur Danantara diperlukan agar sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola yang baik.