Guru Besar FH UPN Soroti KUHAP Baru Soal Sistem Peradilan Dominus Litis
Bambang menuturkan, terkait perkara korupsi, Jaksa diperbolehkan untuk melakukan penyidikan dan menuntut. Namun, peran polisi dapat menjadi penyidik dalam perkara apapun.
"KUHAP itu kan sudah dibuat tahun 1981. Sekarang disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada, politik dan sebagainya disesuaikan dengan KUHAP yang baru," kata Bambang.
Namun, dirinya menilai perlu ada beberapa perubahan. Tetapi, pada prinsipnya jaksa tetap melakukan perbaikan terhadap hasil penyidikan.
Saat disinggung soal efektif atau tidaknya aturan tersebut, dia menilai tergantung pada profesionalitas jaksa.
“Efektif atau enggaknya itu, kembali lagi ke profesionalitas, integritas, dan pengawasan dari lembaga itu, karena kalau enggak diawasi kan repot,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta soroti KUHAP baru tentang Jaksa sebagai pengandali perkara.
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
