Ono Surono Minta Sekolah Swasta Transparan Soal Data Siswa Yang Ijazahnya Ditahan

Ono berharap kedepan ada perubahan di Jawa Barat yang cukup signifikan di dunia pendidikan. 

Terlebih anggaran pendidikan di Jawa Barat sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 40 % atau tidak kurang dari Rp.12 triliun tapi problem mendasarnya masih terjadi dimana-mana.

"Problemnya masih terjadi pungutan-pungutan dengan dalih sumbangan, ada fasilitas sarana yang belum dibangun dimana hal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah," ungkapnya.

Persoalan ijazah ini, kata Ono diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan dunia pendidikan di Jabar.

Ia juga memertanyakan apakah memang BOS dan BPMU itu sudah sesuai dengan penggunaannya lalu apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi Jabar.

"Saya berharap data-data itu bisa masuk sebelum batas waktu yang ditentukan oleh disdik jabar. Agar ketika Kang Dedi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur Jabar pada 6 Februari mendatang, beliau sudah menerima data yang jelas dan komplit sehingga akhirnya bisa memutuskan program yang terbaik untuk Jabar," kata dia.

Ono menegaskan kembali, bila BMPS ingin difasilitasi silakan berikan data yang lengkap terkait dengan ijazah yang belum didistribusikan.

"Kami tunggu data-data itu, kalau memang diperlukan surat, kami akan bersurat resmi kepada BPMS. Kami juga terbuka bila sekolah swasta ingin hearing dialog atau menyampaikan aspirasi, kita tunggu. Karena tentu tujuan kita sama, yakni memajukan dunia pendidikan di Jawa Barat," pungkasnya. (mar5/jpnn)