Ono Surono Minta Sekolah Swasta Transparan Soal Data Siswa Yang Ijazahnya Ditahan

"Intinya untuk dapat mengambil ijazah siswa itu, saya harus membayar tunggakan siswa tersebut kepada sekolah," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, saat itu pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka tidak akan memberikan ijazah karena tidak ada jaminan siapa yang akan membayar tunggakan para siswa tersebut.

"Kalau pemerintah yang bayar, oke mereka (sekolah swasta,-red) akan berikan. Jadi problemnya itu kan ijazah ditahan karena ada tunggakan yang belum dibayar. Clear udah sampai situ aja tidak perlu menarasikan yang lain," tegasnya.

Ono menegaskan bila ingin difasilitasi BMPS juga harus memberikan data kepada Disdik Jabar.

Pertama, nama siswa-siswi, ini yang ijazahnya ditahan. Kedua, jenis dan besaran biaya sekolah di SMK tersebut.

Ketiga, jenis dan besaran bantuan pemerintah atas nama siswa yang bersangkutan yang berasal dari BOS, BPMU, Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP).

Keempat, jumlah tunggakannya, kelima sisa pembayaran atau tunggakan dan Keenam status ekonomi dan sosial orang tua siswa tersebut.

"Nah dari 6 jenis data tersebut akan menjadi dasar bagi kami di DPRD untuk memfasilitasi atau bahkan untuk membuat program pendistribusian ijazah yang sebetulnya usulan program itu adalah program pembayaran tunggakan yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tua siswa. Jadi tidak bisa datanya asal-asalan, karena kami perlu pertanggungjawaban," tutur Ono.