Pemkot Dukung Percepatan Pembangunan dan Penataan Jaringan BRT Bandung Raya
“Dengan perbedaan ini, secara psikologis pengguna jalan akan paham bahwa jalur tersebut adalah khusus untuk bus dan bukan untuk umum,” ujarnya.
Menurut Koswara, masalah sosial yang berkaitan dengan pembangunan BRT ini salah satunya PKL dan parkir liar merupakan tantangan berat, namun hal ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kota Bandung.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), penertiban ini akan dilakukan dengan solusi yang terencana, seperti relokasi dan pendekatan yang lebih manusiawi untuk meminimalkan dampak sosial.
Lebih lanjut, kata dia nantinya secara detail persiapan Konstruksi dan Penataan Feeder BRT di Kota Bandung akan dibahas antara OPD bersama tim konsultan PMC World Bank dan kementerian terkait.
"Untuk waktu pembahasan makin cepat semakin baik. Semoga satu dua minggu ke depan bisa selesai," ungkapnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota Bandung Raya melakukan uji coba bus kota Alun-alun Bandung-Kota Baru Parahyangan dalam rangka mematangkan rencana pembangunan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan infrastruktur untuk BRT Bandung Raya akan mulai dibangun pada awal tahun 2025, termasuk pusat komando operasi untuk pengaturan unit bus, perlengkapan CCTV dalam bus untuk keamanan.
"Serta, akan dibuat sistem pembayaran terintegrasi dengan sekali bayar untuk seluruh koridor dengan dibuat titik-titik persinggungan. Anggarannya untuk infrastruktur dari Bank Dunia. Jadi tentu diharapkan masyarakat Bandung Raya berpindah kepada transportasi bus," ujarnya.
Pemkot Bandung terus mendorong percepatan pembangunan dan penataan jaringan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung Raya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News