Soal Dugaan Jual Beli Kuota Jemaah Haji, LPKHU Dukung Pansus Lakukan Investigasi

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Haji dan Umroh (LPKHU), Rusdy Ridho mendukung adanya panitia khusus (pansus) dari DPR untuk mengevaluasi permasalahan haji.

Hal tersebut, lantaran menurutnya organisasi atau lembaga yang konsen terhadap penyelenggaraan haji dan umrah jarang menyoroti permasalahan yang ada.

"Patut diapresiasi adanya panitia angket yang terbentuk, terlepas dari adanya bunga politik antara Gus Men (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) dan Cak Imin (Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar) sebagai ketua timwas haji 2024," ucapnya.

Dirinya menuturkan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024 merupakan efek bola salju dari tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya, gratifikasi kuota, transparansi rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH, pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji wafat yang tidak transparan.

Selain itu, masalah pelayanan buruk bagi jemaah khususnya di Mina, serta indikasi hilangnya kuota tambahan haji reguler yang dilimpahkan ke haji khusus.

Pihaknya menduga adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu yang menjadi pertimbangan DPR membentuk Pansus haji untuk menyoroti soal pembagian kuota haji.