Komisi IV DPRD Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Mitigasi Bencana

Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, dan sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan.

Dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB, mereka mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.

Terutama terkait dengan dukungan anggaran. Belum lagi sampai saat ini, SK pembentukan yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Atas hal itu, DPRD Kota Bogor meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh sukarelawan F-PRB di Kota Bogor.

"Ke depan kami harapkan sukarelawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana tentang mitigasi bencana. Selain itu, sukarelawan F- PRB bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan tanggap bencana disetiap kelurahan yang belum ada,” tegas ASB

"Selain itu, kami menyarankan agar dalam kepengurusan F-PRB ke depan menggandeng semua stakeholder di Kota Bogor,” ungkap ASB.

Dalam rapat tersebut, ASB juga memastikan akan mengawal semua SK Kebencanaan yang disiapkan untuk perbaikan rumah-rumah yang terdampak bencana pada pada Minggu (24/3/2024).

Sebab, berdasarkan data yang ada dari BPBD Kota Bogor, terdapat 28 titik bencana yang menyebabkan tiga orang korban.

Dengan anggaran BTT sebesar Rp98,5 miliar yang sudah disiapkan didalam APBD 2024, ASB memastikan semua korban bencana akan diberikan bantuan oleh Pemkot Bogor dan Komisi IV DPRD kota Bogor akan mengawal itu.