Pemprov Jabar Luncurkan Pusat Pelayanan Publik Terpadu
"Kalau pelayanan terpadu tahun lalu itu mendapat respons satu hari 1.200 pendaftar yang ingin mengakses. Ini sama persis empat institusi terlibat. Dari situ kita bisa melihat masyarakat sebenarnya karena belum tahu jadi tidak melakukan upaya itu," ujar Nining.
Baca Juga:
Di lokasi yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Andika Dwi Prasetya, mengapreasiasi program P3T yang baru saja diluncurkan. Melalui program itu, pihaknya akan makin mudah menjangkau dan memberi layanan kepada masyarakat.
"Kami mendapatkan akses untuk lebih dekat melayani masyarakat untuk kebutuhan institusi kami khususnya di kepentingan kekayaan intelektual," kata dia.
Andika menuturkan, ada sejumlah layanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar yakni hak cipta, hak paten, hak merk, hingga kekayaan intelektual komunal. Sejauh ini, hak cipta menjadi sektor yang paling banyak diajukan oleh masyarakat.
"Sekarang, untuk perizinan halal dan standar nasional itu mewajibkan harus ada dulu pencatatan merk. Dengan adanya satu titik pelayanan terpadu ini, maka masyarakat akan makin mudah," ujarnya.
Pihak BPOM sendiri memastikan adanya P3T bisa mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan terkait kelaikan produk makanan atau kosmestik.
Animo pengajuan izin dipastikan akan makin tinggi usai ada layanan P3T. Data pengajuan proses perizinan di BBPOM POM Bandung tahun 2023 mencapai 363. (mar5/jpnn)
Pusat Pelayanan Publik Terpadu (P3T) diluncurkan untuk melengkapi mal pelayan publik yang telah hadir di sejumlah Kabupaten dan Kota Jawa Barat.
Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
