Penanganan Masyarakat Miskin di Kota Bogor Belum Maksimal, Banggar DPRD Siap Lakukan Evaluasi

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie.

Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17.

Devi menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, tetapi ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya. Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting.

Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.

“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah, maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie.

Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Devie menerangkan, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial.

Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.