Harsiarda: Pemprov dan KPID Jabar Rilis Program Pengawasan Media Digital

"Ada kegelisahan yang begitu masif yang dialami oleh Pak Gubernur dan semua jadi ini harus kami rangkul, bergandengan tangan, gotong royong untuk coba melihat aspek ini begitu penting," paparnya.

Dirinya menegaskan, pada pelaksanaannya nanti, KPID tidak akan memberikan sanksi tetapi merekomendasikan ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti pelecehan, seksualitas, hoaks, dan lainnya.

Sebab, Diskominfo akan lebih dulu menyiapkan kajian bersama ahli komunikasi, ahli IT, kepolisian, kejaksaan, dan semua komponen yang terlibat untuk menggodok Pergub ini.

"Kami coba distribusikan aduan ini melalui rekomendasi ketika ada pelanggaran. Paling tidak Juli atau Agustus ini bisa launching (Pergub untuk mengasah platform berbasis internet)," tandasnya. (mcr19/jpnn)