Gelar Rapat Kerja dengan Disparbud, Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Induk Pariwisata Daerah

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Disparbud Kota Bogor untuk segera menyiapkan kajian tentang rencana tata kelola pascapembangunan, agar pengelolaan Museum Pajajaran Kota Bogor bisa langsung dieksekusi di tahun 2024 nanti," ungkap Gus M.

Kajian itu diharapkan menjadi rujukan terkait siapa yang mengelola dan besaran biaya tiket serta rencana kegiatan yang akan dihadirkan di Museum Pajajaran Kota Bogor.

Gus M pun menyampaikan masukan dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor. Disparbud bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pengawasan dari mulai tahapan lelang dan proses pembangunan.

"Kami berharap anggaran yang digelontorkan dari uang rakyat ini dapat dipertanggung jawabkan bersama. Proses lelang harus transparan dan pembangunannya tidak mangkrak, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari," ujarnya.

ASB pun mengingatkan agar Pemkot Bogor tidak hanya memikirkan pembangunan monumental saja, tetapi lupa pascapembangunannya nanti mau dikelola seperti apa dan anggaran pemeliharaanya dari mana.

"Kami tidak mau seperti GOM di Bogor Utara dan GOM Bogor Selatan serta Lapangan Manunggal yang sempat menjadi polemik, dalam menentukan besaran tarif sewa. Sampai saat ini, Pemerintah Kota Bogor belum menetapkan tata kelola aset yang sudah selesai dibangun dan menyebabkan polemik di masyarakat," ungkapnya.

Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati menjelaskan Pembangunan Museum Pajajaran adalah salah satu program prioritas Penataan Kawasan Batutulis yang merupakan rekomendasi para Ahli Sejarah, Ahli Arkeologi dan lain-lain.

Rekomendasi ini berawal dari hasil penelitian para Ahli yang dipimpin oleh Profesor Hj. Nina Herlina di Situs Prasasti Batutulis yang merupakan peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran.