Wacana Pengembalian Pengelolaan SMA ke Daerah Jadi Sorotan DPRD Jabar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Asep Wahyuwijaya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengkaji secara matang, sebelum menyetujui peralihan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah kota/kabupaten.

Pria yang akrab disapa AW ini menyebut baginya sebagai seorang pemimpin jangan hanya ingin yang mudah saja.

"Jangan terlalu menyederhanakan persoalan, menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tidak semudah membangun alun-alun," ucapnya, dikutip Rabu (5/4).

Dirinya mengakui bahwa mengelola SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih untuk menanganinya.

"Saya memahami, tangan Kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawuran, sehingga wajar jika terkesan langsung ingin lempar handuk," tuturnya.

Dirinya menerangkan bahawa RK sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.

Kemudian, RK melakukan sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

"Tetapi itu malah menjadi blunder. Karena kepseknya (di sekolah) jadi bulan-bulanan para orang tua siswa, sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai," tutur Pengurus Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat ini.