Ada 'Atensi' Buat Anggota Dewan Dalam Kasus Suap Pengadaan CCTV Bandung Smart City

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung melanjutkan sidang suap pengadaan barang dan jaksa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Hadir tiga orang saksi yakni Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung nonaktif Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dishub Bandung nonaktif Khairur Rijal.

Ketiga orang itu bersaksi untuk para terdakwa dari pihak swasta, di antaranya Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, dan Vertical Sulution Manager PT SMA Andreas Guntoro.

Dalam sidang ini, salah satu saksi yakni Khairur Rijal mengungkap kalau ada commitment fee atau atensi sebesar 10 persen untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Commitment fee ini disepakati karena dewan yang dinilai berjasa sudah meloloskan anggaran pengadaan kamera CCTV tahun 2022 untuk program Bandung Smart City.

"Anggaran (untuk pengadaan CCTV Bandung Smart City) ini ada atensi, ada titipan dari legislatif (DPRD Kota Bandung)," kata Rijal kepada JPU KPK di PN Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (7/8).

Adapun anggaran untuk pengadaan CCTV tersebut, dianggarkan sebesar Rp 5 miliar dengan total pekerjaan sebanyak 23 paket.

Dari anggaran tersebut, Rijal menyebutkan ada fee untuk legislator DPRD Kota Bandung, sebesar 10 persen.