IPW Desak KPK Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek WC Sultan di Bekasi

"Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dengan mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS," terangnya.

Dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaam anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, M Nuh pada 5 Oktober 2021, dan Anggota DPRD Bekasi Aura Dwi Nugraha terkait notulen rapat pembahasan APBD proyek Pengadaan Toilet Kebiasaan Baru TA 2020 atau dikenal publik WC Sultan.

IPW juga mencermati di tengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tersebut Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

"Padahal saudara Benny Sugiarto Prawiro, diduga adalah pejabat yang paling bertanggungjawab dalam pengadaan 488 WC senilai 98 miliar itu," tuturnya.

Pihaknya menduga pengangkatan tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh Dani Ramdan.

Menurutnya, yang dipromosikan adalah pejabat bersih dari isu KKN.

Akibat lambatnya KPK menuntaskan laporan dugaan korupsi pengadaan WC Sultan yang sarat mark up tersebut, hingga diangkatnya pejabat yang diduga paling bertanggungjawab dalam hal tersebut, sehingga terjadi perdebatan hangat di kalangan aktivis, tokoh masyarakat dan pejabat di pemerintahan Bekasi.

"KPK harus menjalankan tugasnya secara akuntabel, tranparan dan profesional. Harus sampaikan kepada publik proses penyelidikan yang sudah mengendap 2 tahun ini agar kepercayaan masyarakat pada KPK tumbuh seperti awal-awal KPK berdiri," tegasnya.