Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Tak Maksimal, Komisi IV DPRD Kota Bogor Sentil Manajemen Alfamart

"Akan kami cek, termasuk kaitan gaji dan BPJS. Kami ingin memastikan agar itu tak bertentangan dengan aturan," terangnya

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan bahwa Kota Bogor memiliki regulasi yang dituangkan dalam Perwali 37 tahun 2013 dan Perwali 10 Tahun 2017 yang mengatur soal jam operasional, jarak, pelayanan dan kemitraan dengan UMKM.

Meski demikian, seiring diterbitkannya UU Ciptaker, Permendag dan peraturan pemerintah, daerah tak lagi diberi ruang untuk melakukan pengaturan.

Atep menegaskan Perwali harus disesuaikan dengan acuan regulasi di atasnya. Pengusaha juga harus mengedepankan kearifan lokal agar tak terjadi gesekan.

Dia menyebut tujuan pemerintah menerbitkan perwali untuk menjaga keharmonisan antara semua pihak, termasuk mengikis persaingan dengan pedagang kecil.

"Kasihan kan warung-warung dan para pedagang kecil, kami juga harus memikirkan nasib mereka," ungkap Atep.

UU Ciptaker justru memudahkan dan membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja.

"Apapun aturannya, ketika stabilitas tak bisa dijaga tidak enak kepada semua pihak. Untuk menjaga stabilitas, kearifan lokal mesti dirawat jangan sampai ada gesekan dengan pelaku ekonomi lain," jelasnya.