Demi Menyelamatkan Warga dari Banjir, Komisi V DPR RI Siap Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Setelah pembuatan detail desain pengendalian banjir Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, kini kajian pengendalian banjir masuk dalam tahapan Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) atau kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.

Kajian tersebut direncanakan akan dilakukan pada Maret 2023 dan selesai Juli 2023.

Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab melakukan penyiapan lahan dan selanjutnya pekerjaan konstruksi dimulai oleh Kementerian PUPR.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia pada saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kunjungan tersebut diinisiasi anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Mulyadi beserta 13 anggota Komisi V DPR RI lainnya yang dipimpin oleh Ketua Delegasi, Robert Rouw.

Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman yang mewakili masyarakat korban banjir  menyampaikan kondisi sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang sangat memprihatinkan.

“Di antaranya banyak tanggul yang rapuh, bocor, serta terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai,” tuturnya, Kamis (9/2).

Dirinya menyampaikan adanya tuntutan masyarakat korban banjir agar segera dilakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.