Anggaran Rp17 Miliar Disiapkan Pemkab Bekasi Demi Mencegah Inflasi

"Namun, kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah ditangani anggaran provinsi," katanya.

Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR).

"Sudah ada juga dari pusat. Jadi, supaya tidak terjadi duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok, untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.

"Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikannya, jadi, belum sampai terjadi inflasi, masih jauh. Stok bahan pangan juga aman," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai dan telor dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik. (antara/jpnn)