Yana Mulyana Ingatkan Panitia PPDB Hindari Praktik Kecurangan 'Titip Siswa'

“Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung dengan maksud dan tujuan meneruskan atau menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandung,” kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6).

Di sisi lain, Kepala Disdik Jawa Barat Dedi Supandi menegaskan, pihaknya telah menyediakan program khusus bagi masyarakat kurang mampu untuk bersekolah di sekolah negeri. Dia meminta masyarakat untuk tidak melakukan jalur-jalur yang berpotensi melanggar aturan, salah satunya melalui surat dari anggota legislatif.

“Kami sudah ada program itu. Kalau memang tidak mampu hayu kita perjuangkan bersama. Jangan melanggar sistem,” ujarnya.

Selain Disdik, Ombudsman Jabar juga turut merespons adanya surat yang berpotensi melanggar aturan tersebut.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana menegaskan, kewenangan yang dimiliki anggota dewan seharusnya dipakai untuk membantu siswa-siswa tidak mampu atau yang kesulitan dalam hal pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti ini berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, maupun diskriminasi yaitu pemberian layanan dengan perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan,” kata Dan Satriana. (mar5/jpnn)